SULTRAMEDIA.ID.,SULTRA – Mengerucutnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari 4 kubu menjadi 2 kubu, usai meleburnya 3 KNPI menjadi satu nakhoda, memunculkan statement di kalangan masyarakat tentang KNPI negeri dan KNPI swasta.
Diketahui KNPI 3 versi itu, kini melebur menjadi satu di bawah kepemimpinan Alvin Akawijaya Putra sebagai anak gubernur Sultra dan ke dua versi Muh. Amsar.
Namun rupanya, status anak gubernur yang terpaut pada Alvin telah mencatut KNPI yang dipimpinnya menjadi kelembagaan milik pemerintah atau “KNPI negeri” dan yang lainnya dijust sebagai “KNPI swasta”.
Menjawab polemik tersebut, Ketua OKK DPD KNPI Sultra, Rami Musrady Zaini tegas mengatakan bahwa istilah swasta maupun negeri merupakan hal yang tidak patut disematkan pada KNPI, karena segoyianya, KNPI lahir sebagai mitra pemerintah.
“Dalam referensi KNPi, harusnya tidak ada istilah demikian, referensi KNPI adalah mitra pemerintah,” tegas Wasekum KAHMI Sultra itu.
Mau bagaiamanapun dan siapa pun yang memimpin, kata demisioner Ketum Cabang HmI itu, KNPI tetap akan jadi bagian dari pemerintah.
“Sejak awal berdirinya KNPI, refensinya ya mitra pemerintah dan mestinya tidak ada yang bisa merubah itu, jadi jika ada istilah KNPI swasta atau KNPI negeri, yang benar adalah KNPI pemerintah,” tukas board of directors di Institute Ekonomi Politicia tersebut.
Istilah KNPI swasta dan negeri sendiri, pertama kali dilayangkan Ketum DPD KNPI, Muh. Amsar dalam sambutannya saat Musda KNPI di salah satu hotel di Kota Kendari, 12 Oktober 2021 lalu.
Hingga kini, istilah swasta dan negeri terus bergulir di balik meja-meja diskusi, tongkorngan, hingga warung kopi, ketika menyinggung perihal KNPI Sultra.
Author: H5P
Publisher: B_khan
