SULTRAMEDIA.ID.,KENDARI – Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) menyayangkan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga BBM subsidi Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax.
Kebijakan itu dinilai hanya akan menambah beban ke masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Wasekjend Internal DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Abdur Rajab Saputra.
Menurutnya opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Kenaikan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumennya di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi.
“Setelah kita kalkulasi kenaikan Pertalite kemungkinan akan meningkatkan inflasi hingga 1,86 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 year over year (YOY),” ujarnya kepada awak media, Minggu (4/9/2022) malam.
Diketahui, tambahnya, pada 2022 ini pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun. Saat ini subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.
Untuk itu, daripada menaikkan harga BBM subsidi, Rajab mengusulkan pemerintah lebih baik mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60 persennya tidak tepat sasaran.
“Tak perlu naikan harga. Cukup buatkan regulasi jelas untuk menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar. Kami rasa ini lebih efektif memastikan subsidi BBM bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, jelasnya, masih banyak cara lain diluar kenaikan harga BBM agar anggaran subsidi energi tak semakin membengkak dan membebani APBN. Ia menyatakan pemerintah seharusnya melakukan reduksi terhadap belanja APBN yang tidak mendesak dan tidak prioritas.
“Salah satu pos belanja yang justru menjadi beban APBN seperti proyek-proyek mercusuar, antara lain ibu kota baru dan kereta api cepat yang lemah proyeksi benefitnya terhadap APBN bisa dialihkan dulu untuk menangani subsidi BBM,” terangnya.
Rajab menuturkan jika hal-hal tersebut bisa direalisasikan maka BBM tidak perlu naik. Olehnya itu, Gerakan Pemuda Marhaenis meminta Pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan penetapan harga BBM yang dinilai tidak tepat.
“Harapan kami (GPM) pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut, makannya seluruh kader GPM se-Indonesia masih tahan diri. Tapi kalau kesulitan yang membebani kaum-kaum Marhaen ini tetap tidak dihiraukan maka GPM pastikan seluruh kader akan bergerak aksi dan memboikot Pertamina-pertamina yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini. Termasuk memboikot Proyek Strategis Nasional yang membebani APBN,” tutupnya.
Editing: H5P
