SULTRAMEDIA.ID.,KENDARI – Bupati Konawe Utara (Konut), Dr. H. Ir. Ruksamin, ST. M.Si., IPU ASEAN Eng., terpilih sebagai Koordinator Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Ruksamin resmi dipilih secara musyawarah mufakat dalam forum Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (05/09/2022) malam.
Selain Ruksamin, 12 orang lainnya juga dipilih oleh forum Muswil untuk menjadi Presidium MW KAHMI Sultra periode 2022 hingga 2027 nanti.
“Alhamdulillah hari ini kami dipilih sebagai Koordinator Presidium MW KAHMI, dan saya diamanahkan menjadi koordinator presidium MW KAHMI yang pertama,” ujar Ruksamin kepada awak media saat konferensi pers usai Muswil.
Selanjutnya, kata Ruksamin, Ia dan 12 presidium lainnya dalam waktu dekat ini akan berembuk untuk menentukan pembagian waktu kepemimpinan dan tugas masing-masing.
Di tempat yang sama, salah satu Presidium MW KAHMI Sultra, Muhammad Endang mengatakan, usai seluruh pihak terpilih sebagai Presidium, MW KAHMI akan melakukan penguatan secara internal maupun eksternal.
“Secara internal, KAHMI akan melakukan perampungan struktur organisasi juga rekomendasi untuk dilakukan verifikasi data seluruh alumni HMI se-Sulawesi Tenggara, baik ditingkat MD maupun MW,” ungkap mantan anggota DPRD Sultra itu.
Secara eksternal, beber Endang, pihaknya akan merekomendasikan pemerintah agar menyiapkan penanggulangan tentang kebijakan kenaikan harga BBM, terutama kepada masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, Endang juga turut membacakan 13 nama Presidium MW KAHMI, antara lain:
1. Ruksamin
2. Muhammad Endang
3. Zahrir Baitul
4. Dr. Nur Arafah
5. Dr. Nur Alim
6. Dr. Ld Bariun
7. Dr. Abu Hasan
8. Abdul Rahman Saleh
9. Abdul Rasyid Syawal
10. Dr. Ardin
11. Jadi Mahmud
12. Mastri Susilo
13. Andre Darmawan
Untuk diketahui, terdapat dua cara kepemimpinan KAHMI yang tertuang dalam ADART, yang pertama Presidensial, dimana KAHMI akan dipimpin oleh satu orang pemimpin yang dibantu oleh wakil-wakil ketua hingga ke bidang paling bawah.
Kedua, sistem kepemimpinan presidium, dimana dalam musyawarah akan dipilih 7 orang atau lebih presidium (ganjil), untuk kemudian secara bergilir akan dipimpin satu koordinator presidium yang dipercayakan sebagai ketua, pengambilan kebijakan diputuskan secara bersama atas musyawarah dari seluruh Presidium.
Di Indonesia sendiri, rata-rata kepemimpinan KAHMI menggunakan sistem presidium, karena dinilai dapat merangkul seluruh pihak dan menghindari terjadinya dualisme dalam organisasi.
H5P