Forum Perangkat Daerah, Pj Wali Kota Kendari Sebut Jaring Aspirasi Masyarakat

Forum perangkat daerah Pemkot Kendari, Kamis (9/3/2023).

KENDARI, SULTRAMEDIA.ID,.–

Pemerintahan Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, selenggarakan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023 penyusunan rencana kerja (Renja)q 2023-2024, Kamis (9/3/2023).

Kegiatan yang dihadiri Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari, Camat beserta Lurah, dan kepala Puskesmas dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu menerangkan, forum perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Pemda) untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dia menyebut, forum ini juga merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah (RPD).

“Forum perangkat daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan, sinkronisasi urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kita dan dalam rangka menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dalam urusan program kegiatan-kegiatan serta indikator dan target kinerja sesuai tugas fungsi masing-masing OPD, termasuk camat,” ucap Asmawa.

Forum perangkat daerah ditujukan untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang nantinya bakal disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) mendatang.

Di tahun 2024, Asmawa melihat terdapat beberapa isu strategis Pemkot Kendari yakni, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, perumahan serta pemukiman.

“Selanjutnya, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kebudayaan dan pariwisata dan peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana serta pembenahan geologi, tata kelola pendudukan dan reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah dalam pembiayaan pembangunan,” kata Asmawa.

Dari isu strategis di atas ujarnya, Pemkot merumuskan prioritas pembangunan kota dalam rancangan awal RKPD 2023-2024 yaitu, Pertama, peningkatan data saing ekonomi, pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua, peningkatan sumberdaya manusia. Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan hiduphidup dan sistem ketangguhan kota.

Keempat, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan Keenam peningkatan keamanan dan ketertiban serta pencegahan konflik sosial.

“Prioritas pembangunan inilah yang menjadi dasar untuk dijabarkan dan dilaksanakan dalam program dan kegiatan pada rencana kerja anggaran tahun 2024,” ujarnya.

Selain program yang telah disusun untuk mendukung prioritas terhadap pengunaan rencana awal RKPD 2024, Asmawa sebut ada beberapa program kegiatan yang menjadi rencana kerja tahun 2024 dalam mendukung akselerasi Kota Kendari sebagai hubungan konektivitas regional Sulawesi yaitu,

Pertama, sektor pekerjaan umum meliputi peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan jembatan, pembangunan pedistrian, penggadaan alat berat dan alat pengeruk lumpur atau sedimen teluk.

Kedua, sektor perumahan dan pemukiman. Menuntaskan kawasan kumuh, bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya, pembangunan sarana dan prasarana umum (PSU) dan pembangunan rumah susun.

“Sebagai kota kita tidak bisa pungkiri bahwa arus urbannya yang masuk di Kota Kendari semakin banyak beberapa bulan yang lalu jumlah penduduk kita masih belum menyentuh angka 350 ribu jiwa, beberapa bulan lalu saat saya masuk di kota ini. Ternyata saat di Bapenas kemarin sudah menyentuh angka 350 ribu jadi tidak bisa kita pungki kota ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Ketiga, sektor lingkungan hidup, pengadaan armada dan fasilitas pengelolaan armada persampahan, pembangunan, dan peningkatan rumah kompos atau bank sampah.

“Terkait sektor lingkungan hidup ini kita semua harus terbebani. Jadi euforianya sudah lewat dengan piala Adipura itu, tapi kini menjadi tangung jawab kita bersama. Bagaimana kita bisa memberi keyakinan bukan hanya kepada pemerintah pusat tapi kepada masyarakat bahwa Adipura ini memang layak di Kota Kendari,” ujarnya lagi.

Keempat, sektor pariwisata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyetujui 13 kampung wisata baru di Kota Kendari dan pembangunan kawasan dermaga dan pengadaan Kendari Torsong Bot di Teluk Kota Kendari. Selain itu terdapat revitalisasi kota tua sebagai kawasan heritage.

“Ini kerjasama dengan salah satu investor terus kita diskusikan. Bagi saya kita bisa menerima kerjasama ini manakala tidak merugikan lingkungan, bisa bermanfaat banyak untuk masyarakat di Kota Kendari, menjadi destinasi baru dan memberikan kontribusi pendapatan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *