Buka Rakor TPID se-Sultra, Gubernur Tekankan Pengendalian Inflasi

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi saat membuka Rakor TPID se-Sultra.

KENDARI, SULTRAMEDIA.ID,.—

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, membuka rapat koordinasi (Rakor) TPID seluruh kabupaten/kota se- Provinsi Sultra sebagai upaya antisipasi resiko kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan/ Idul Fitri secara virtual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Prov. Sultra di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Jumat (14/4/2023).

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Sultra, Kepala Perwakian BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Dirreskrimsus Polda, Kajati Sultra, Pj. Bupati Kolut, Kepala OPD Lingkup Sultra, Sekdis ESDM, Ketapang, Distanak, Anggota TPID se-Sultra dan Pejabat terkait. Juga hadir secara virtual 17 Kabupaten/ Kota se-Sultra

“Untuk inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2023 tercatat sebesar 6,58%, yang sebagian besar didorong oleh inflasi pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan termasuk tembakau. Untuk nilai tersebut merupakan inflasi tahunan yang tertinggi secara nasional pada triwulan 1 tahun ini, sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait,” lanjut Gubernur Sultra.

Sebagai upaya pengendalian inflasi sangat perlu dilakukan, tidak hanya dilevel provinsi, namun perlu juga dilaksanakan secara instensif dan luas di seluruh kab/kota di Sultra.

Gubernur juga mengapresiasi langkah TPID di wilayah Sultra yang telah proaktif merespon kenaikan inflasi melalui kegiatan pelaksanaan pasar murah, koperasi pangan, peningkatan produksi pangan, kerjasama antar daerah, realisasi dana BTT dan upaya-upaya lainnya.

Sesuai dengan 6 upaya langkah konkrit dalam penanganan inflasi sebagaimana arahan Kemendagri RI yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan trasnportasi dari APBD.

Upaya tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik diantaranya di buktikan dengan capaian deflasi di bulan Januari dan Februai tahun 2023, serta inflasi bulanan yang relative rendah pada bulan Maret tahun 2023 pada bulan Ramadhan

Namun kewaspadan harus kita jaga dengan mempertahankan kerjas keras yang selama ini, telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi kedepan, terutama ditengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan pada Idul Fitri tahun ini.

Acara inflasi di Sultra dapat dilihat masih tingginya Indeks Pergerakan Harga (IPH) dibeberapa kabupaten/kota di Sultra dimana di 3 (tiga) Kabupaten dari 10 Kab/Kota tercatat kenaikan IPH tertinggi nasional pada minggu ke-2 bulan April 2023 yaitu Konawe, Buton Tengah dan Konawe Kepulauan

Ada sejumlah potensi inflasi di Sultra yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Pertama, kenaikan ekspetasi inflasi masyarakat secara umum pada Idul Fitri sesuai dengan pola konsumsi masyarakat yang tinggi dan mulai mengalami kenaikan dibeberapa komoditas strategis yakni angkutan udara, dapat peningkatan permintaan menyambut Idul Fitri.

Kedua masih tinggi harga beras di tingkat pengecer, ketiga masih tingginya harga minyak goreng seiring dengan masih belum optimalnya distribusi mintak goreng curah dan kemasan sederhana minyak kita dan ke empat pontensi kenaikan harga ikan akibat mulai berkurangnya permintaan dan kelima kenaikan harga pangan dan pangan olahan secara umum.

Sebagai upaya kongrit memitigasi potensi resiko gejolak harga pangan Sultra perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Menjaga frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan etersediaan pasoka komoditas;
2. Meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan satgas pangan yaitu:
a. menjaga operasi pasar yang bebas pungli dan berdampak pada masyarakat luas
b. menjaga distribusi LPG 3 Kg, BBM subsidi, minyak goreng, beras SPHP yang lancer sesuai tujuan dan terhindar dari oknum tidak bertanggungjawab
c. menjaga kualitas bahan pangan dan komoditasnya lainnya sesuai ketentuan;
3. memastikan kelancaran distribusi komoditas dari luar Sulawesi tenggara;
4. mendorong realisasi BTT di Level Provinsi hingga kab/kota dengan bimbingan inspektorat/instansi vertical/forkopimda;
5. meningkatkan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Paparan BPS Sultra, Agenes Widiastuti, yang kami sampaikan adalah perkembangan harga di 2 (dua) kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Baubau dan Kota Kendari, sedangkan perkembangan harga yang dicatat oleh Dinas Perindag Kab/Kota yang setiap minggu disampaikan kepada Pemerintah Pusat
GUBERNUR SULTRA, MEMBUKA RAKOR TPID DI 17 KAB/KOTA SE-SULTRA SECARA VIRTUAL SESUAI ARAHAN MENDAGRI RI

Kendari, (PPID Utama Sultra), Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, membuka Rakor TPID seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Sultra sebagai upaya antisipasi resiko kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan/ Idul Fitri secara virtual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Prov. Sultra di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, (Jumat, 14 April 2023)

Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Sultra, Kepala Perwakian BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Dirreskrimsus Polda, Kajati Sultra, Pj. Bupati Kolut, Kepala OPD Lingkup Sultra, Sekdis ESDM, Ketapang, Distanak, Anggota TPID se-Sultra dan Pejabat terkait. Juga hadir secara virtual 17 Kabupaten/ Kota se-Sultra

“Untuk Inflasi tahun, himpunan Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2023 tercatat sebesar 6,58%, yang sebagian besar didorong oleh inflasi pada kelompok transportasi, kelompok makanan,minuman dan termasuk tembakau. Untuk nilai tersebut merupakan inflasi tahunan yang tertinggi secara nasional pada triwulan 1 tahun ini, sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait” lanjut Gubernur Sultra

Sebagai upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan, tidak hanya dilevel Provinsi, namun perlu juga dilaksanakan secara instensif dan luas diseluruh kab/kota di sultra, saya juga mengapresiasi langkah TPID diwilayah Sultra yang telah proaktif merespon kenaikan inflasi melalui kegiatan pelaksanaan pasar murah, koperasi pangan,peningkatan produksi pangan, kerjasama antar daerah,realisasi dana BTT dan upaya-upaya lainnya. (kata Gubernur)

Sesuai dengan 6 upaya langkah konkrit dalam penanganan inflasi sebagaimana arahan Kemendagri RI yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan trasnportasi dari APBD. Upaya tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik diantaranya di buktikan dengan capaian deflasi di bulan Januari dan Februai tahun 2023, serta inflasi bulanan yang relative rendah pada bulan Maret tahun 2023 pada bulan Ramadhan

Namun kewaspadan harus kita jaga dengan mempertahankan kerjas keras yang selama ini, telah dilakukan dalam menjaga stabilitas inflasi kedepan, terutama ditengah masih tingginya harga beras dan peningkatan permintaan pada Idul Fitri tahun ini. Acara inflasi di Sultra dapat dilihat masih tingginya Indeks Pergerakan Harga (IPH) dibeberapa kabupaten/kota di Sultra dimana di 3 (tiga) Kabupaten dari 10 Kab/Kota tercatat kenaikan IPH tertinggi nasional pada minggu ke-2 bulan April 2023 yaitu Konawe, Buton Tengah dan Konawe Kepulauan

Ada sejumlah potensi inflasi di Sultra yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Pertama, kenaikan ekspetasi inflasi masyarakat secara umum pada Idul Fitri sesuai dengan pola konsumsi masyarakat yang tinggi dan mulai mengalami kenaikan dibeberapa komoditas strategis yakni Angkutan Udara, dapat peningkatan permintaan menyambut Idul Fitri, Kedua masih tinggi harga beras di tingkat pengecer, Ketiga masih tingginya harga minyak goreng seiring dengan masih belum optimalnya distribusi mintak goreng curah dan kemasan sederhana minyak kita dan Keempat pontensi kenaikan harga ikan akibat mulai berkurangnya permintaan dan, Kelima kenaikan harga pangan dan pangan olahan secara umum

Sebagai upaya kongrit memitigasi potensi resiko gejolak harga pangan Sultra perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Menjaga frekuensi operasi pasar atau pasar murah dan sidak pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan etersediaan pasoka komoditas;
2. Meningkatkan intensitas pengawasan oleh APH dan satgas pangan yaitu:
a. menjaga operasi pasar yang bebas pungli dan berdampak pada masyarakat luas
b. menjaga distribusi LPG 3 Kg, BBM subsidi, minyak goreng, beras SPHP yang lancer sesuai tujuan dan terhindar dari oknum tidak bertanggungjawab
c. menjaga kualitas bahan pangan dan komoditasnya lainnya sesuai ketentuan
3. memastikan kelancaran distribusi komoditas dari luar Sulawesi tenggara;
4. mendorong realisasi BTT di Level Provinsi hingga kab/kota dengan bimbingan inspektorat/instansi vertical/forkopimda;
5. meningkatkan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Paparan BPS Sultra, Agenes Widiastuti, yang kami sampaikan adalah perkembangan harga di 2 (dua) Kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di Kota Bau-Bau dan Kota Kendari, sedangkan perkembangan harga yang dicatat oleh Dinas Perindag Kab/Kota yang setiap minggu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Perkembangan inflasi year-to-date di Kota Kendari Desember 2022 sebesar 7,11%. Untuk tahun 2023 secara tahun kalender sampai dengan bulan Maret 2023 mengalami deflasi 0,05%. Perkembangan inflasi tahun kalender sampai dengan bulan maret di Bau-Bau pada tahun 2023 mengalami deflasi 0,32%

Paparan Kepala Perwakilan BI Prov. Sultra, Doni Septadi Jaya, menyampaikan bahwa arahan Presiden untuk aksi pengendalian inflasi daerah ada 7 (tujuh) yaitu:

1. Melakukan Pemantauan Harga dan Memastikan Ketersediaan Bahan Pokok;
2. Memperkuat Kerjasama Antar daerah (KAD) guna mengurangi disparitas harga;
3. Melanjutkan operasi pasar untuk komoditas pangan strategis maupun SPHP untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan stakeholders dan berkoordinasi dengan Badan Pangan nasional dan BULOG;
4. Mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah;
5. Memperkuat sarana & prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian untuk menjaga ketersediaan antar waktu & antar wilayah;
6. Mengupayakan peningkatan produksi pangan terutama didaerah non-sentra melalui program tanam pekarangan, urban farming, dll;
7. Memperkuat pengawasan melalui sidak pasar & sinergi dengan Satgas Pangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *