BAUBAU, SULTRAMEDIA.ID,. —
Dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau Dinas DP3A Kota Baubau melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggelar sosialisasi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan, program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan tingkat Kota Baubau.
Kegiatan yang menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas itu berlangsung di aula SMK Negeri 3 Baubau, Rabu (17/5/23).
Tampil sebagai Narasumber Kasat Reskrim polres Baubau Iptu Ismunandar yang diwakili oleh Kanit IV Polres Baubau Aipda Moh Arip Pelu S.H memaparkan materi sosialisasi dukungan kebijakan kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan korban terhadap perempuan dan anak di kota Baubau.
Menurutnya, Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi serta melaksanakan aksi bersama sebagai sebuah tim, demi melindungi dan memberikan hak-hak masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual.
“Pada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, yang korbannya rata-rata masih anak remaja sudah cukup meningkat tajam, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dan yang paling bertanggungjawab tentunya adalah negara,” pungkasnya.
Sebagai wujud dari kehadiran negara yaitu melalui UU Nomor 35 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Peraturan Walikota Baubau Nomor 47 Tahun 2019 tentang kordinasi pelayanan terpadu atas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Baubau.
Menurutnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perlindungan perempuan dan anak itu menyangkut seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan.
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berasal dari keluarga, lingkungan dan individu, sehingga Unit PPA sebagai penyelenggara pelayanan dan perlindungan hukum dan penyelidikan serta tindak pidana terus melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.
Pendekatan melalui edukasi yang berkesinambungan sangatlah penting tidak hanya kepada perempuan dan anak, tetapi juga keluarga sebagai garda terdepan harus digencarkan, utamanya kaum milenial untuk menjadi filter dari ancaman kekerasan seksual.
“Hal yang tidak kalah penting, yaitu advokasi kepada mereka agar mereka berani dan berdaya untuk menyuarakan kekerasan seksual yang dialami,” ucapnya.
