Nasional— Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Puspenkum Kejagung) berpartisipasi dalam Pameran Proyek Perubahan dan Seminar Nasional Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 Angkatan 156 Tahun 2023, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Senin (7/8/2023).
Kegiatan itu turut menampilkan proyek perubahan “Kolaborasi Jaga Desa”. Proyek perubahan tersebut merupakan karya Kepala Puspenkum Kejagung RI Dr. Ketut Sumedana sebagai salah satu peserta PKN 1 Angkatan 156 Tahun 2023 LAN RI.
Proyek Perubahan “Kolaborasi Jaga Desa” ini bertujuan agar memberikan manfaat masyarakat kepada desa dengan pembangunan yang berkelanjutan tanpa penyimpangan, serta mendukung terciptanya suasana nyaman, aman dan damai di desa.
Kegiatan yang mengangkat tema “Strategi Peningkatan Investasi di Sektor Mineral dan Batubara dalam Menghadapi Krisis Global” dibuka langsung oleh Kepala LAN RI Dr. Adi Suryanto, M.Si.
Dalam sambutannya, Kepala LAN RI menyampaikan, Seminar Nasional ini dilaksanakan sebagai rangkaian akhir dari proses pembelajaran PKN 1 Angkatan 156 Tahun 2023 LAN RI.
“Semoga hasil pembelajaran selama di LAN dapat diimplementasikan sebagai pemimpin perubahan, dan pelaksanaan seminar ini sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pelaksanaan investasi nasional di bidang Minerba, baik dari sisi peningkatannya, pengamanannya, perlindungannya, mitigasinya maupun pengembangannya pada masa mendatang di tengah krisis global,” ujar Kepala LAN RI.
Lanjutnya, pameran dan seminar ini dilaksanakan bukan semata-mata sebagai syarat untuk kelulusan peserta PKN 1. Akan tetapi para peserta diharapkan mampu menjadi pendorong, motivasi, inspirasi sebagai pemimpin perubahan yang memiliki mindset membagun kepemimpinan yang holistik, kolaboratif di lembaga dan instansinya.
“Peserta juga dapat menjadi solusi pelayanan yang prima dalam memecahkan berbagai persoalan di masyarakat pada era transformasi digital,” kata Kepala LAN RI.
Dalam seminar ini hadir sebagai narasumber yakni Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia, Narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, serta dari pihak swasta.