Konawe Utara— Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) maksimalkan peran pengawasan dan penganggaran pada pembangunan dan penataan kawasan ibu kota yang terletak di Wanggudu Kecamatan Asera.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Konut, Ikbar, SH.,MH, Selasa (15/8).
Menurutnya, maksimalisasi peran dilakukan melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2023.
“Pandangan dewan melalui pembahasan perubahan anggaran 2023 itu lebih ke prioritas pembangunan ibu kota Kabupaten Konawe Utara yang saat ini masih proses penataan infrastruktur dan tata kota di wanggudu,” ujarnya.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kata Ikbar, dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan telah digelar pertemuan terbatas antara legislatif dan eksekutif. Pointnya, membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Wanggudu.
“Capaian pembangunan Ibu Kota Wanggudu, legislatif sebagai mitra daerah sangat mengapresiasi sejumlah langkah-langkah kebijakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan sebagaimana diatur pada Pasal 276 UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, dana pinjaman dikucurkan sebesar Rp 200 miliar di fokuskan khusus pembangunan ibu kota belum sepenuhnya dituntaskan dalam penanganan jaring-jaring jalan maupun terkait masalah median jalan di wilayah Wanggudu.
Sehingga, dirinya mengharapkan, pembangunan perubahan wilayah ibu kota tersebut, segera ditargetkan cepat selesai.
Pasalnya yang menjadi persoalan pertama, di tahun 2024 tidak menutup kemungkinan kedepan Konut akan menjadi tuan rumah persiapan MTQ tingkat Provinsi Sultra.
“Jadi pembangunan ibukota sekarang saya melihat melalui reguler dana pinjaman itu masih mencapai 50 persen pembangunan. Hanya terkendala kenapa masih mencapai tingkat itu, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait pembebasan lahan yang belum tuntas,” ungkapnya.
Ia menargetkan, waktu pelaksanaan realisasi anggaran Rp 200 miliar selama 1 tahun masa anggaran. Paling lambat tahun depan pihaknya berharap adanya penuntasan baik jalan dan medianya terutama gerbang batas wilayah Ibukota.
“Anggarannya itu multiyear, jadi ketika masih ada kendalanya kita bisa perpanjang lagi kurang lebih sekitar enam bulan proses perpanjangan,” bebernya.
“Sesuai fungsi, DPRD selalu memberikan dukungan baik lewat APBD. Selain itu akan tetap terus mengkritisi terhadap usulan maupun pelaksanaan program-program serta mengevaluasi terhadap pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya.