Laworo— Penjabat (PJ) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Bahri terkesan diam dan menghindar hadapi tuntutan masyarakat terkait polemik ganti rugi lahan yang diatasnya di bangun kompleks perkantoran Bumi Praja Laworo.
Bahri dituding tak mampu menyelesaikan polemik. Ironinya, memerintahkan Pol PP secara diam-diam untuk membuka secara paksa blokade yang ditutup oleh sejumlah masyarakat.
Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu masyarakat, Jen kepada awak media ini, Sabtu (4/11/2023).
Menurutnya, aksi Bahri hari ini memerintahkan Pol PP membuka akses yang di blokade telah melukai dan menciderai hati masyarakat.
Bukannya menemui masyarakat secara langsung tapi cenderung terkesan menghindar dan membiarkan polemik berkepanjangan.
“Pol PP tadi turun langsung buka paksa blokade yang kami pasang. Sekitar jam 11.30 Wita tanpa basa-basi sekitar 30 personil langsung diturunkan,” ujar Jen dengan penuh kekecewaan.
Lanjutnya, sempat terjadi cekcok dan perdebatan alot dengan Kasat Pol PP Mubar agar hal-hal yang dapat menciderai tak dipaksakan secara sewenang-wenang. Apalagi, kata dia, aksi blokade yang mereka lakukan karena menuntut hak yang seharusnya mereka terima dan sesuai dengan komitmen yang di lontarkan oleh PJ Bahri.
“Kita tak akan membuka blokade ini, apapun yang terjadi. Sampai hak dan tuntutkan kami dijawab dan diselesaikan oleh PJ Bupati,” jelasnya.
Sementara Kasat Pol PP Mubar, Liber menerangkan, aksi yang dilakukan atas perintah dari pimpinan untuk melakukan penertiban.
“Ini perintah pimpinan. Saya diperintahkan untuk melakukan penertiban,” katanya kepada masyarakat dilokasi blokade.