Muna— Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Satpol PP Kabupaten Muna gelar demonstrasi, Senin (16/10/2023).
Demo yang digelar di tiga lokasi yakni Kantor Bupati, BKPSDM, dan Kantor DPRD Muna itu menuntut adanya keadilan untuk tenaga honorer Satpol PP mendapatkan kuota PPPK ataupun PNS.
Korlap aksi, Yarten Dompe mengungkapkan, tenaga honorer sudah 16 tahun mengabdi merasa tidak diperhatikan oleh Pemkab Muna.
Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta kejelasan nasib 550 tenaga honorer Satpol PP Muna terkait adanya perubahan status tenaga honorer menjadi TKWT ( Tenaga Kontrak Waktu Terbatas).
“Kami meminta kepada Bupati agar mengembalikan status honorer Satpol PP Muna. Status TKWT agar di kembalikan seperti semula sebagai tenaga honorer karena syarat pengangkatan PNS adalah honorer bukan TKWT,” ujarnya.
Masa aksi juga mendesak Bupati dan DPRD agar turut memperjuangkan nasib anggota satpol PP Muna dengan melakukan pengusulan formasi PPPK ataupun PNS dengan kuota yang besar.
Hal itu dinilai sesuai kualitas honorer mengingat lamanya pengabdian anggota satpol PP tanpa batasan usia.
Terkait aksi itu, Asisten III Pemkab Muna, Rimba Sua mewakili Bupati Muna berjanji akan mengatur jadwal pertemuan untuk membahas tuntutan massa aksi.
“Dengan di beri waktu ke kami selama 3 kali 24 jam untuk menjawab ini, jika Bupati Muna bersama pihak terkait sudah siap kami akan menghubungi perwakilan Satpol PP agar bersama sama membahas permasalahan ini,” ucapnya.
Di tempat yang berbeda, Plt Kepala BKPSDM Muna, Syahrullah menandatangani dan berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer Satpol PP selama regulasi memungkinkan.
“Kami akan memperjuangkan nasib honorer Satpol PP dengan menyampaikan tuntutan ke pusat selama regulasi memungkinkan. Saya juga akan bertemu Kasatpol PP dan Sekda Muna untuk membahas dan mencarikan solusi permasalahan ini,” jelasnya.
Sementara itu, massa aksi di kantor DPRD Muna di sambut dan diterima langsung oleh Ketua DPRD, Irwan bersama para anggota komisi lainnya.
“DPR akan menjalankan fungsi untuk mengawal ini. Kita berharap agar semua tenaga honorer di Muna bisa diangkat,” ungkap Ketua DPRD Muna, Irwan.
“Kami akan melakukan pemanggilan pihak Asisten III Pemkab Muna, Kasatpol PP, dan kepala BKPSDM untuk kembali membahas tuntutan masa aksi ini,” tambahnya.
Selain itu, Iksanuddin sebagai Sekertaris komisi I DPRD Muna dari fraksi Gerindra sangat setuju dan siap mengawal untuk percepatan penyelesaian.
“DPRD Muna siap memfasilitasi agar perwakilan honorer Satpol PP bisa berangkat ke pusat untuk memperjuangkan aspirasi ini,” katanya.
