Kendari, Sultramedia – Ketua Kadin Sultra Anton Timbang (AT) soroti kontribusi sektor pertanian yang menurun, pertumbuhan sektor pertambangan nikel, dan potensi pengembangan sektor perikanan.
Hal itu disampaikan oleh AT saat memberikan pemaparan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari tahun 2005 hingga 2022 di acara seminar Harkodia yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Sultra, Kamis (14/12/2023).
Selain itu, AT menyebut, dampak positif ekonomi sektor smelter nikel pada tahun 2019, termasuk pertumbuhan tenaga kerja, kontribusi pada pendapatan negara, dan investasi asing yang masuk.
“Sektor smelter nikel dalam lima tahun terakhir telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kontribusi pada program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,” ujarnya.
AT juga menjelaskan, pada kegiatan seminar yang dihadiri itu bukan hanya merupakan forum untuk diskusi tentang pencegahan korupsi, tetapi juga menjadi platform untuk membahas arah pembangunan berkelanjutan dan dampak positif bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan upaya bersama ini akan menjadikan Sultra sebagai contoh dalam membangun negeri tanpa korupsi, meningkatkan kesejahteraan bersama,” terangnya.
Pada seminar Harkodia yang diikuti oleh AT ini, mengangkat tema “Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi,” acara ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi berbagai kalangan untuk membahas upaya pencegahan korupsi, tetapi juga melibatkan perwakilan dari berbagai sektor, termasuk pengusaha tambang yang memiliki peran strategis di wilayah tersebut.
Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto, dan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Patris Yusrian Jaya.
Tokoh-tokoh penting lainnya yang hadir meliputi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, Wadirresrimsus Polda Sultra AKBP Didik, Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, dan Ketua APNI Sulawesi Tenggara, Fajar Hasan, bersama dengan sejumlah Forkopimda dan pengusaha pertambangan.
