Kendari— Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr Bahri viral mengampanyekan salah satu calon anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra), sekaligus Ketua Relawan Garuda Pancasila (RGP) Umar Bonte, yang mendukung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo untuk menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia.
Dalam potongan chanel video RGP, PJ Bupati Mubar, Bahri mengatakan, “Yang saya hormati, saya banggakan dan ini jauh-jauh dari jakarta hadir lansung di pertemuan kita hari ini. Ya ini namanya pak La Ode Umar Bonte, beliau calon Anggota DPD RI ya. Ingat masyarakat saya calon anggota DPD RI dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita orang muna yang ada di jakarta dan beliau juga ketua relawan ganjar. Pro Ganjar ingat Pro Ganjar”.
Hal tersebut memicu pro kontra di kalangan masyarakat Sultra akan netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu serentak 2024. Apalagi diketahui Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan lansung kepada ratusan penjabat (Pj) kepala daerah agar netral pada Pemilu Serentak 2024.
Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).
Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.
Orang nomor satu RI ini, mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali dan saya pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari, terangnya kepada awak media.
Jokowi meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran.
“Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” tegasnya.
Selain itu, Titin Suryana Saranani atau akrab disapa Tie Saranani salah satu Calon anggota DPD RI Dapil Sultra mengkritik keras apa yang dilakukan oleh PJ Bupati Mubar Bahri. Menurutnya Aparatur Sipil Negara (ASN) itu harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi berpihak ke satu calon lalu mengampanyekan.
“Ini temuan, dan bisa kita lapor ke Bawaslu, apalagi kalau dilihat ini dijadikan alat kampanye salah satu calon bahkan masuk di channel resmi RGP walaupun mungkin video ini sudah agak lama,” ucap Tie saat dihubungi via telfon, Jumat (10/11/2023).
RGP ini kan dibentuk untuk mendukung Ganjar, dan apa yang dilakukan PJ Bupati Mubar, Bahri bersama Umar Bonte menciderai jalannya pesta demokrasi. Aturannyakan jelas ASN dituntut “Netral” dan ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“Dulu di Konawe ada juga ASN yang terlibat Politik praktis, kita lapor dan yang bersangkutan sudah dihukum sesuai pelanggarannya,” lanjut Tie.
Apa yang dilakukan Umar Bonte ini sebenarnya merusak citra Calon angggota DPD RI, dimana anggota DPD ini kan wakil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya Sultra. Dengan melibatkan ASN kan merugikan semua dan pihak yang terlibat ini, harus mempertanggung jawabkan.
“Kita akan kawal ini entah itu kita akan lapor ke Bawaslu atau apa kita lihat nanti, sehingga jalannya Kontestasi Politik di 2024 bisa sehat dan netralitas ASN ini bisa terjaga,” imbuhnya.
