Laworo, Sultramedia – Pimpinan organisasi Aisyiyah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar Musyawarah Nasional (Musrembang) perempuan untuk berpartisipasi program INKLUSI yang berlangsung secara hibryd.
Kegiatan itu merupakan aksi kolektif yang di lakukan mitra INKLUSI bersama sama dengan Bappenas / KPAPO dan Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( KemenPPPA).
Musrenbangnas Perempuan 2024 yang juga bisa disebut Munas Perempuan ini diikuti peserta yang terdiri dari perempuan akar rumput dan kelompok marginal dari 477 desa, 163 kabupaten/kota dan 35 provinsi.
Tercatat dua ribu lebih peserta online yang terdiri dari 90% perempuan dan 8,3% masyarakat disabilitas. Inklusi Aisyiyah Mubar sendiri menghadiri kegiatan ini dengan berkumpul di Aula Kantor PUPR Kabupaten Muna Barat dan menghadirkan 15 peserta yang merupakan kader ‘Aisyiyah dan para perempuan anggota Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA), Selasa ( 26/3/24) sekira pukul 09.30 Wita.
PLT Sekertaris Kemenpppa, Titi Eko Rahayu menyampaikan, Munas perempuan 2024 ini sangat strategis untuk mematikan bahwa suara perempuan, kelompok rentan, dan kelompok marginal lain. Sehingga dapat diakui dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
“Hal ini penting terutama karena berdasarkan fakta yang ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses partisipasi dan kontrol manfaat pembangunan masih nyata,” ujarnya.
Ketua Panitia Munas Perempuan dari organisasi Kapal Perempuan Missiyah menyampaikan, Munas Perempuan 2024 ini akan mewadahi partisipasi aktif dan bermakna perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal untuk merumuskan isu-isu dan menganalisis usulannya.
“Nantinya usulan tersebut akan diadvokai bagi pengarusutamaan gender dalam dokumen RPJMM juga dalam dokumen Renstra Kementerian/ Lembaga, RPJPD, dan RPJMD,” ucap Missiyah.
Sementara itu, Koordinator INKLUSI Aisyiyah Mubar, WA Ode Inpresani menyebutkan, organisasinya juga telah bersiap dengan berbagai usulan penting dari para perempuan dan kelompok rentan yang ada di Kabupaten Muna Barat ini.
Lanjutnya, setelah diadakan Musyawarah Perempuan dan Kelompok Rentan yang telah dilaksanakan pada 8 Maret 2024 dan bekerjasama dengan Bappeda Mubar.
Berbagai usulan tersebut antara lain Pupuk subsidi yang terbatas, Penertiban hewan ternak, Solusi untuk Masalah lingkungan di desa Pesisir, Harga rumput laut yang rendah, Pengadaan balai latihan kerja, Edukasi Perkawinan anak pada Tokoh adat dan orang tua.
“Kami harapkan usulan yang telah merangkum suara perempuan dan kelompok rentan ini akan dapat diterima dan tentunya diakomodir. Sehingga akan memberi pengaruh bagi penyusunan kebijakan di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten untuk mensejahterakan perempuan dan kelompok marginal lainnya,” kata Wa Ode Inpresani.
