Kendari, Sultramedia – Pelantikan 16 Kepala Sekolah (Kepsek) SMA maupun SMK di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Pemprov Sultra mengalami penundaan. Sekda Sultra, Asrun Lio menyebut penundaan dilakukan setelah melalui beberapa pertimbangan teknis.
Pelantikan tersebut awalnya dijadwalkan terlaksana pada hari Jumat (15/12/2023). Namun bergeser dan direncanakan pada hari Rabu (27/12/2023).
Dari 16 Kepala Sekolah (Kepsek) yang akan dikembalikan tersebut, empat diantaranya sedang menyelesaikan swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan berakhir pada 26 Desember 2023 mendatang.
“Kita ketahui bersama, DAK ini bisa berupa fisik maupun non fisik. Jadi Pemprov Sultra memberikan kesempatan kepada para Kepsek yang tengah menjabat untuk menyelesaikan hingga batas akhir yang telah ditentukan, yakni pada 26 Desember 2023. Untuk itu, pelantikan ini ditunda dulu, insya Allah akan digelar kembali pada 27 Desember 2023,” ujar jenderal ASN Pemprov Sultra ini, jum’at.
Mantan Kadikbud Sultra ini menilai, jika keputusan yang diambil tersebut cukup bijak, hal ini berdasarkan kesepakatan bersama 16 Kepsek yang akan dilantik.
Ia mengungkapkan, 16 Kepsek yang bakal dilantik nanti merupakan eks Kepsek yang memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dikembalikan pada asal sekolahnya sebagai Kepsek dengan alasan bahwa pelantikan yang dilakukan sebelumnya dianggap tidak prosedural.
“Dalam hal ini, kita sebagai pemerintah yang digugat. Adanya putusan pengadilan ini, maka sebagai pemerintah berkewajiban melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Untuk itu, kami meminta kepada para pejabat yang akan dilantik ini, agar memaklumi adanya penundaan pelantikan karena pertimbangan teknis tadi, sebab pekerjaan DAK pada empat sekolah dimaksud, bukan dikerjakan oleh kontraktor melainkan oleh sekolah, mengingat petunjuk teknisnya demikian dan Kepsek bertindak selaku kontraktor,” kata Asrun Lio.
