Kendari, Sultramedia – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi di daerah yang setiap minggunya melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri RI), di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, Senin (15 /1/2024).
Rakor secara virtual yang dilaksanakan serempak diseluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Direktur Statistik Harga BPS Dr. Windhiarso Putranto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto,Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri, Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung, Staf Ahli Bidang Ekonomi Brigjen TNI Eko Nursanto.
Turut hadir dari Jajaran Pemprov Sultra yakni Kadis Ketapang, Karo Adm. Pembangunan Setda, Perwakilan Kantor Wilayah BI, Sekdis ESDM, Kadin dan Asdatun Kejati, Karantina Pertanian serta Pejabat terkait.
Dalam arahannya Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan pada rakor pengendalian inflasi di minggu kedua Januari ini lebih difokuskan kepada kenaikan harga dan mengantisipasinya.
“Pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) bahan pangan di minggu kedua Januari ini, ada tiga komoditas yang naik dibanding minggu lalu, yakni bawang merah di 360 daerah Kab/Kota, bawang putih 326 daerah Kab/Kota, dan daging ayam ras 212 daerah Kab/Kota. Kita harus fokus mengatasi kenaikan harga tiga komoditas tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik Windhiarso Putranto menyampaikan dalam paparannya, inflasi bulan Januari selalu dominan disebabkan oleh inflasi komponen harga bergejolak.
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 9 persen poin. Wilayah dengan persentase penurunan terbesar secara berturut-turut adalah Pulau Jawa (16,85 persen poin), Pulau Sumatera (-13.08 persen poin), dan Luar Pulau Jawa dan Sumatera (-4,48 persen poin),” ungkapnya.
Ia menyebut, komoditas cabai rawit masih mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan hingga minggu kedua Januari ini. Fluktuasi harga komoditas tersebut terjadi di 156 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Adapun 10 Kab/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi diluar pulau Jawa dan Sumatera, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat (Mubar) dengan IPH 3, 94 persen dan komoditas andil terbesar cabai rawit, beras, bawang putih, serta Kabupaten Buton dengan IPH 2,44 persen dan komoditasnya ikan kembung/ikan gembung, bawang merah, cabai rawit.
Usai mengikuti Rakor Inflasi, Kadis Ketapang Sultra, Ari Sismanto menyampaikan, inflasi di Sultra per-desember berada dibawah angka inflasi Nasional yakni 2,58 dan Nasional 2,61 persen.
“Untuk perkembangan IPH, Alhamdulillah dibandingkan IPH Minggu pertama Januari kita relatif membaik, kemarin Provinsi Sulawesi Tenggara berada diurutan ke-7 nasional dan sekarang sudah berada di urutan ke-22 IPH terendah dari 38 Provinsi yakni dengan angka -0,08 persen, ini satu capaian yang cukup menggembirakan,” ucapnya.
Selain itu, Ari berharap pada Minggu ini sudah di intensi untuk gerakan pangan murah di Kabupaten Mubar dan Buton. Untuk Mubar akan dilaksanakan mulai tanggal 17 Januari 2024, sementara untuk Buton pada 18 Januari selama tiga hari berturut-turut.
“Adapun catatan dari statistik bahwa komoditas-komoditas yang naik antara lain, bawang merah, bawang putih dan cabai. meskipun masih tinggi diatas harga acuan pemerintah namun harga cabai sekarang sudah relatif turun dibandingkan minggu-minggu sebelumnya,” tutupnya.
