SULTRAMEDIA.ID.,KENDARI – Meski Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak ragu mengalokasikan Anggaran Pendapatam Anggaran Daerah (APBD) untuk mengatasi penyesuaian harga BBM (Bahan Harga Minyak) setidaknya mulai 12 September 2022, seperti Siaran Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, toh aksi dan unjuk rasa warga masyarakat tetap dilakukan tak hanya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tapi juga terus marak dilakukan di berbagai daerah.
Demikian pemantauan Tim Advokasi dan Investigasi Atlantika Institut Nusantara melaporkan dari berbagai tempat semalam hingga pukul 20.00 hari Senin, 12 September 2022.
Meski pemerintah telah membuat payung hukum untuk memakai anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keusngan dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri itu untuk mengatasi masalah penyesuaian harga BBM.
Dan anjuran untuk menggunakan 2 persen dari APDB terhadap dana bagi hasil (DBH) serta dana alokasi umum (DAU) bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh penyesuaian harga BBM.
Realitasnya rakyat tetap menjerit dan terus melakukan aksi agar tarif BBM tidak naik atau disesuaikan dalam istilah pemerintah. Sebab kenaikan harga BBM itu telah memicu semua harga kebutuhan pokok jadi meroket naik hingga menambah beban rakyat jadi semakin susah.
Pada aksi unjuk rasa yang cukup ramai mendapat dukungan dari Emak-emak yang hadir dari berbagai daerah sekitar Jakarta, Kepala Sekrerariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mau menemui massa buruh yang ikut mprotes kenaikan harga BBM di kawasan Tugu Arjuna Wiwaha Patung Kuda, Jakarta pada 12 September 2022. Pihak Istana berjanji akan segera menindak lanjuti aspirasi kaum buruh itu.
Rencana pemerintah akan menghapus BBM yang bernilai oktan (Research Octane Number) berkadar rendah akan berlangsung secara bertahap. Mulai dari RON 88, bensin premium yang akan dihapus secara resmi pada 1 Janyari 2023.
Lalu penghapusan BBM dengan RON 90 atau pertalite hingga RON 92 setara Pertamax, bahkan dihapus menjadi Euro 4, yaitu RON 95 dan RON 98, seperti diungkap Sugeng Parwoto, Ketua Komisi VII DPR RI, Senin 12/09/2022 pada acara Energy Corner CNBC Indonesia.
Maka itu, idealnya BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah BBM yang beroktan tinggi, karena lebih ramah terhadap lingkungan agar dapat dinikmati juga oleh rakyat miskin.
Celakanya sejak kenaikan BBM diumumkan pemerintah, pada 3 September 2022, aksi unjuk yang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa makin meluas mendapat dukungan dari berbagai kalangan aktivis dan kaum pergerakan, tidak kecuali kaum Ibu atau Emak-emak dari beragam elemen yang berdatangan dari Jakarta sekitarnya seperti dilaporkan Tim Advokasi dan Investigasi Atlantika Institut Nusantara yang ikut turun di berbagai tempat aksi dilakukan.
Menurut para pengunjuk rasa, mereka akan terus menggalang massa aksi agar semakin banyak, sampai kenaikan harga BBM yang sangat besar pengaruhnya mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok juga ikut baik. Seperti telor ayam dan beras, terus bergerak naik harganya, ujar seorang Ibu muda dari Serang yang enggan disebut identitas dirinya itu. Termasuk temannya yang mengaku berasal dari Depok Bogor.
Penulis: Jacob Ereste
